Peraturan Pajak Terbaru
Total Data : 7223 Peraturan
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ/2000 TANGGAL 5 JANUARI 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN BENTUK SERTA FUNGSI SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS ...
Keputusan Menteri Keuangan › 74/KM.5/2000
PERSETUJUAN ADDENDUM KE-1 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA PROYEK PENGADAAN KEBUTUHAN OPERASIONAL PT BINTAN HOTELS UNTUK BARANG PERLENGKAPAN HOTEL BANYAN TREE DI KAWASAN PARIWISATA ...
Keputusan Menteri Keuangan › 79/KM.5/2000
PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT INDONESIA CHEMI-CON YANG BERLOKASI DI KAWASAN BERIKAT PT INDONESIA CHEMI-CON ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 01/PJ.54/2000
PENEGASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA INTERKONEKSI ANTAR PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI
Keputusan Menteri Keuangan › 59/KM.5/2000
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 565/KM.5/1997 TANGGAL 12 NOVEMBER 1997 YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN NO. 2446/KM.5/1999 TANGGAL 16 DESEMBER 1999 TENTANG PENETAPAN ...
Keputusan Menteri Keuangan › 42/KM.5/2000
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 940/KM.5/1999 TANGGAL 24 MEI 1999 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT. MITSUI ...
Keputusan Menteri Keuangan › 43/KM.5/2000
PERSETUJUAN ADDENDUM KE-1 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA PROYEK PENGADAAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN LAPANGAN GOLF DI KAWASAN PARIWISATA LAGOI - PULAU BINTAN
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 41/PJ/2000
PENGANTAR KEP-35/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan › KM-000001/KE.09/2000
PENCAIRAN JAMINAN BANK ATAU CUSTOMS BOND YANG DIJAMINKAN UNTUK PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG DAN BAHAN ASAL IMPOR YANG DIIMPOR OLEH ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 01/PJ.41/2000
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR FISKAL LUAR NEGERI BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG MENERUSKAN PENERBANGAN ...