Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 02/PJ.42/2000
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA MANAJEMEN DAN JASA KONSULTAN DI BIDANG MANAJEMEN
Peraturan Pajak Terbaru
Total Data : 7223 Peraturan
Keputusan Menteri Keuangan › 40/KMK.01/2000
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 700/KMK.05/1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/KMK.01/1990 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 596/KMK.05/1986
Keputusan Dirjen Pajak › KEP - 32/PJ./2000
REVISI TIM PENYUSUNAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1991 TANGGAL 9 JANUARI 1991 TENTANG PETUNJUK PEMAKAIAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN ...
Keputusan Menteri Keuangan › 155/KM.5/2000
PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT TUNGYA MITSUI-SOKO LOGISTICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN ROROTAN NOMOR ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 04/PJ.52/2000
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING
Keputusan Menteri Keuangan › 151/KM.5/2000
PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2431/KM.5/1999 TANGGAL 15 DESEMBER 1999 DAN PENETAPAN KEMBALI PT. SHIRASUNA ASIA PERMAI ELECTRONIC SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 01/PJ.8/2000
PEMASANGAN SPANDUK PERPAJAKAN DAN PELAYANAN SPT TAHUNAN PPh 1999
Keputusan Menteri Keuangan › 138/KM.5/2000
PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT ARVICO ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN ...
Keputusan Menteri Keuangan › 140/KM.5/2000
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1596/KM.5/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997 JO. NO. 380/KM.5/1998 TANGGAL 25 FEBRUARI 1998 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG ...
Keputusan Menteri Keuangan › 143/KM.5/2000
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL/ASSET ASAL IMPOR PT CAMPRI INDONESIA DENGAN TANPA KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 298/MK.01/1997 ...