Menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 maka terbitlah beberapa Peraturan Pelaksanaannya yang berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan Pelaksanaan ini merupakan amanat dari beberapa Pasal di Undang-Undang KUP. Berikut adalah Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 NO. NOMOR PERATURAN KETERANGAN PASAL KUP 1. PP NOMOR 80 TAHUN… [Baca Selengkapnya]
Tarif Pajak Penghasilan (Pasal 17 UU PPh)
Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka tarif pajak penghasilan untuk Orang Pribadi (Individu) dan Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut : Tarif Progresif PPh Orang Pribadi No. Jumlah Penghasilan Tarif 1. s.d. Rp. 50.000.000,00 5 % 2. Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15% 3. Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00… [Baca Selengkapnya]
Undang-Undang Penagihan Dengan Surat Paksa (English Version)
CONSOLIDATION OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 19 OF 1997 CONCERNING TAX COLLECTION WITH COERCE WARRANTS AS AMENDED BY LAW NUMBER 19 OF 2000 CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 For the purpose of this law, the meaning of: 1. Taxes shall be all kinds of taxes collected by the central… [Baca Selengkapnya]
Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 BERIKUT PENJELASANNYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:… [Baca Selengkapnya]
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (English Version)
CONSOLIDATIONOF LAW OF THE REPUBLICOF INDONESIA NUMBER12 OF 1985 CONCERNING TAX ONLAND AND BUILDINGS ASLASTLY AMENDED BY LAW NUMBER 12 OF 1994 CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 Hereinafterreferred to as : 1. Landshall be the surface of land and the body of land underneath. 2. Buildingsshall be technical construction which are planted… [Baca Selengkapnya]
Undang Undang PPh No 36 Tahun 2008
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum… [Baca Selengkapnya]
Pengecualian (Bukan Objek) dari PPh Pasal 22
Bukan Objek PPh Pasal 22 Terdapat beberapa objek yang dikecualikan dari Pemungutan PPh pasal 22. Hal ini untuk agar barang-barang tersebut dapat dikonsumsi lebih terjangkau atau termasuk kategori barang yang sosial dan barang-barang lain yang dianggap strategis. Objek yang dikecualikan atau Bukan Objek dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 secara jelas tercantum dalam Pasal 3… [Baca Selengkapnya]
Apa itu PPh Pasal 22? [Seri PPh Pasal 22 bag 1]
Mungkin bagi anda yang sedang belajar pajak mungkin sedikit masih bingung kenapa ada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, Pasal 23 dsb. PPh Pasal 22 termasuk sebagai Pajak yang pemungutannya di serahkan kepada pihak selain DJP. Seri Secara umum PPh Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 22, Menteri Keuangan… [Baca Selengkapnya]
Sanksi Perpajakan yang berkaitan dengan SPT Pajak Penghasilan
Kewajiban perpajakan tentunya menimbulkan konsekuensi bagi Wajib Pajak. Seperti kita tahu bahwa setiap tahun, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagai sarana pelaporan dalam sistem perpajakan Indonesia yaitu Self Assesment. Jadi Sanksi Pajak apakah yang akan dikenakan berkenaan dengan SPT? Berikut ini adalah sanksi perpajakan yang berkenaan dengan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan baik SPT PPh ataupun… [Baca Selengkapnya]
Pemungut PPh Pasal 22 [Seri PPh Pasal 22 bag 2]
Secara prinsip ada 2 kelompok Pemungut Pasal 22 sesuai dengan amanat Undang-Undang PPh. Kategori yang pertama adalah yang Diatur oleh Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 7 Tahun 1983 s.t.d.d Nomor 36 TAHUN 2008 dengan aturan pelaksanannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012. Sedangkan kategori yang kedua adalah Yang Diatur oleh Pasal 22… [Baca Selengkapnya]