Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 19/PJ.23/1984
PENGATURAN LEBIH LANJUT TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 21 BERKENAAN DENGAN PROGRAM ASTEK (SERI PPh PASAL 21 - 08)
Peraturan Pajak Terbaru
Total Data : 7223 Peraturan
Keputusan Menteri Keuangan › 456/KMK.012/1984
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYETORAN KEWAJIBAN PERTAMINA KEPADA PEMERINTAH ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI
Keputusan Menteri Keuangan › 457/KMK.012/1984
PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN BAGI KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EXPLORASI DAN EXPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI ...
Keputusan Menteri Keuangan › 458/KMK.012/1984
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN ...
Keputusan Menteri Keuangan › 430/KMK.04/1984
BATASAN DAN UKURAN PENGUSAHA KECIL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
Keputusan Menteri Keuangan › 431/KMK.04/1984
KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DICANTUMKAN DAN ATAU DILAMPIRKAN PADA SURAT PEMBERITAHUAN MASA
Keputusan Menteri Keuangan › 432/KMK.04/1984
BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN FAKTUR PAJAK
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 18/PJ.232/1984
PENEGASAN LEBIH LANJUT DAN PEMBETULAN KESALAHAN TIK MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-07)
Keputusan Presiden › 26 TAHUN 1984
PENGAMPUNAN PAJAK
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 17/PJ.223/1984
CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU (SERI PPh UMUM - 01)