Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 20/PJ.3/1989
PPN ATAS PENYERAHAN BKP OLEH PEDAGANG BESAR (SERI PPN - 141)
Peraturan Pajak Terbaru
Total Data : 7223 Peraturan
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 21/PJ.3/1989
PENGUKUHAN NOTARIS SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN-142)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 23/PJ.223/1989
INVENTARISASI "SPT LEBIH DISETOR" YANG BELUM DITETAPKAN UNTUK PPs DAN PPd USAHAWAN ( U.U. LAMA)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 19/PJ.31/1989
BEBERAPA PERMASALAHAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGUKUHAN NOTARIS SEBAGAI PKP
Keputusan Menteri Keuangan › 444/KMK.04/1989
PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan › 423/KMK.04/1989
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR PERALATAN UNTUK PALANG MERAH INDONESIA CQ. LEMBAGA TRANSFUSI DARAH
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 18/PJ.3/1989
PENGENAAN PPN ATAS JASA PERUSAHAAN PERJALANAN SERI PPN - 140
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 21/PJ.23/1989
BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1989 (SERI PPh PASAL 21-40)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 13/PJ.3/1989
PENCANTUMAN NPWP PADA FAKTUR PAJAK. (SERI PPN - 138)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 20/PJ.23/1989
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN YANG DITERIMA PARA ANGGOTA DPR/DPRD (SERI PPh PASAL 21-39)