Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 18/PJ.53/1995
PENGERTIAN HUBUNGAN ISTIMEWA (SERI PPN 16-95)
Peraturan Pajak Terbaru
Total Data : 7223 Peraturan
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 20/PJ.4/1995
BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NOMOR 8)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 21/PJ.4/1995
SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (SERI PPh UMUM NOMOR 9)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 22/PJ.4/1995
DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 10)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 23/PJ.43/1995
PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26. (SERI PPh PASAL 21 NO. 4)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 24/PJ.43/1995
PENANGANAN PPh PASAL 21 PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TELAH MEMPEROLEH IJIN PEMUSATAN PPh PASAL 21/ PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 5)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 25/PJ.4/1995
PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KE LUAR NEGERI (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 5)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 26/PJ.41/1995
PENEGASAN PERLAKUAN PENGENAAN PPh TERHADAP SPBU YANG MEMBELI PELUMAS PERTAMINA KE DEALER PELUMAS
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 19/PJ.41/1995
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN WAJIB PUNGUT PPh PASAL 22 OLEH BULOG, PERTAMINA, DAN BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA YANG BERGERAK DI BIDANG BAHAN BAKAR MINYAK ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 17/PJ.51/1995
PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (SERI PPN 15 - 95)