Peraturan Pajak Terbaru

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS JASA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM Q.Q

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

CARA PENGHITUNGAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK BARU DI LUAR PELEPASAN HAK YANG DI ATASNYA TERDAPAT BANGUNAN

PPN ATAS JASA ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (SERI PPN 44-95)

INVENTARISASI PETUGAS PEMERIKSA PAJAK

PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-16/PJ.44/1992 TANGGAL 12 MEI 1992 TENTANG PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/KMK.01/1998

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 333/KMK.011/1978 TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT PENGGUNAAN 5% (LIMA PERSEN) DARI LABA BERSIH BANK-BANK MILIK NEGARA

PENGAWASAN KEGIATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAERAH

PELAKSANAAN UJI PETIK NJOP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN