Peraturan Pajak Terbaru

WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PENERUSAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-536/PJ./2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN ...

PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2000, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/KMK.04/2000 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-526/PJ./2000

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIATENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TANGGAL 15 DESEMBER 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB AKHIR TAHUN FISKAL 2000

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN

PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI