Peraturan Pajak Terbaru
Total Data : 7223 Peraturan
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 552/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Keputusan Menteri Keuangan › 563/KMK.03/2003
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA ...
Keputusan Dirjen Pajak › KEP - 389/PJ/2003
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
Keputusan Dirjen Pajak › KEP - 390/PJ/2003
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TAMBAHAN YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR ...
Keputusan Dirjen Pajak › KEP - 391/PJ/2003
TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA BAGI WAJIB PAJAK TAMBAHAN YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 41/PJ./2003
BUKU PANDUAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 42/PJ/2003
PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-389/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 43/PJ/2003
PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-390/PJ/2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TAMBAHAN YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 44/PJ/2003
PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-391/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA BAGI WAJIB PAJAK TAMBAHAN YANG TERDAFTAR DAN ...
Keputusan Dirjen Pajak › KEP - 388/PJ/2003
PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM