Peraturan Pajak Terbaru
Total Data : 7223 Peraturan
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS NAMA PT NUNUKAN JAYA LESTARI
Peraturan Menteri Keuangan › 44/PMK.012/2006
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 543/KMK.06/2003 TENTANG DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN PELUNASAN OBLIGASI NEGARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH ...
Peraturan Presiden › 69 TAHUN 2006
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ECONOMIC ...
Peraturan Presiden › 68 TAHUN 2006
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 10/PJ.1/2006
SURAT KABAR NASIONAL TEMPAT PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 02/PJ.3/2006
PENEGASAN SAAT BERLAKUNYA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.34/2005 TENTANG PETUNJUK PENETAPAN KRITERIA "BENEFICAL OWNER" SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA ...
Peraturan Dirjen Pajak › PER - 89/PJ/2006
TATA CARA PEMBATALAN/PENGGANTIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SMKP) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) YANG TIDAK DAPAT DITERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 14/PJ./2006
PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-89/PJ/2006 TENTANG TATA CARA PEMBATALAN/PENGGANTIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) YANG ...
Peraturan Dirjen Pajak › KEP - 90/PJ/2005
RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 90/PJ/2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK ...
Surat Edaran Dirjen Pajak › SE - 13/PJ./2006
PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-47/PJ./2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA ...