Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 67 /PJ/2008

02 Desember 2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 67 /PJ/2008

TENTANG

PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN SPT
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 maka untuk memberi kepastian hukum terhadap Wajib Pajak yang telah menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan dalam rangka Sunset Policy dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai prosedur usulan pemeriksanaan terhadap SPT Wajib Pajak yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy sebagai berikut :

Apabila Kantor Pelayanan Pajak memperoleh data atau keterangan (bukan dari hasil analisis), data atau keterangan tersebut terlebih dahulu ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan persuasif melalui kegiatan konseling, Adapun prosedur pemanfaatan data atau keterangan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Account Representative melakukan penelitian terhadap data atau keterangan tersebut untuk menyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy. Penelitian dilakukan dengan mempelajari berkas Wajib Pajak dan membandingkan data atau keterangan tersebut dengan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy.
2. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau keterangan tersebut telah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, maka Account Representative dapat langsung mengusulkan agar kasusu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan konseling atau pemeriksaan.
3. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Account Representative mengirimkan Surat Himbauan/Klarifikasi kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat indikasi bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tidak benar. Contoh Surat Himbauan/Klarifikasi terdapat dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Terhadap Wajib Pajak yang melakukan klarifikasi, Account Representative melaksanakan konseling dengan tata cara sebagaimana diatur dalam  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomro 170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan, dengan ketentuan sebagai berikut :

   1)	Dalam melaksanakan konseling Account Representative didampingi oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Kantor sesuai dengan materialitas data atau keterangan.
   2)	Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut didukung oleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan data atau keterangan sudah termasuk dalam SPT Tahunan PPh, maka Account Representative dapat langsung mengusulkan agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
   3)	Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Acccount Representative mengawasi pelaksanaan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
   4)	Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan klarifikasi namun menyampaikan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengawasi pelaksanaan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
   5)	Dalam hal Wajib Pajak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT namun sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir ternyata Wajib Pajak tidak membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.
   6)	Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak tidak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Acccount Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.

3. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT tidak sesuai dengan Surat Himbauan/Klarifikasi atau hasil klarifikasi dengan Account Representative, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan Himbauan/Klarifikasi berikutnya (ulang).
4. Dalam hal Wajib Pajak tidak merespon Surat Himbauan/Klarifikasi, maka Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.