Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 55/PJ.6/2004

1. Rencana penerimaan PBB sektor pertambangan migas tahun anggaran 2005 per Kanwil DJP/KPBB/kabupaten/kota akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PBB dan BPHTB; 

2. Usulan rencana penerimaan PBB untuk sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan non migas serta BPHTB tahun anggaran 2005 per KPPBB/kabupaten/kota/sektor agar disusun dan dilengkapi oleh Kepala Kanwil DJP c.q. Kepala Bidang PBB dan BPHTB bersama-sama dengan para Kepala KPPBB yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP setempat  

sesuai dengan format sebagaimana lampiran II surat edaran ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Kanwil DJP/KPPBB yang mengalami pemekaran, maka break down rencana penerimaan tahun anggaran 2005 tersebut agar mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No : 473/KMK.01/2004 tanggal 13 Oktober 2004.
2. Sebelum Kanwil DJP/ KPPBB baru hasil pemekaran tersebut beroperasi, maka tugas operasional Kanwil DJP/KPPBB baru hasil pemekaran tersebut agar ditangani oleh Kanwil DJP/KPPBB induk.
3. Pola/formula breakdown rencana penerimaan PBB untuk setiap sektor per KPPBB/kabupaten/kota agar dilaksanakan dengan menggunakan lembar kerja sebagaimana  lampiran III;
4. Usulan rencana penerimaan PBB sektor SKB (pedesaan dan perkotaan) tahun anggaran 2005 tidak lebih rendah dari realisasi penerimaan sektor SKB tahun  anggaran sebelumnya;
5. Pola/formula breakdown rencana penerimaan PBB per KPPBB/kabupaten/kota/sektor diupayakan dapat mendorong peningkatan collection ratio, baik atas pokok ketetapan maupun tunggakan;

3. Terhadap kabupaten/kota yang pada tahun anggaran 2005 mengalami pemekaran agar breakdown rencana penerimaan PBB dan BPHTB untuk kabupaten/kota baru hasil pemekaran dimaksud memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-52/PJ.6/2004 tanggal 30 November 2004 tentang Batas Waktu Usulan Pemisahan Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB untuk Kabupaten//Kota Baru Hasil Pemekaran;

4. Usulan rencana penerimaan PBB per sektor dan BPHTB tahun anggaran 2005 per KPPBB/kabupaten/kota untuk setiap Kanwil DJP agar disusun dalam satuan ribuan rupiah dan sudah selesai sebelum tanggal 20 Desember 2004;

5. Usulan rencana penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud huruf d. di atas agar  disampaikan ke Direktorat PBB dan BPHTB paling lambat hari Jumat, 24 Desember 2004 dalam bentuk hard copy dan soft copy (format Exel).