Top

PojokPajak.com

Tempat Mojok ngobrol Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 41/PJ./2007

Ditetapkan : 25 September 2007 Cetak
Lampiran
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 41/PJ./2007 Sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat peraturan yang mengganti atau mencabut Klik Disini ! !!
 
25 September 2007

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 41/PJ./2007

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS
PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 136/PJ./2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1.  Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah produsen atau distributor atau agen atau pedagang pengecer yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang melakukan penyerahan Minyak Goreng Curah.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan Minyak Goreng Curah oleh PKP dibayar oleh pemerintah.
3. Ketentuan dan tata cara pengisian Faktur Pajak atas penyerahan Minyak Goreng Curah oleh PKP adalah sebagai berikut :
3.1   PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak atas setiap penyerahan Minyak Goreng Curah;
3.2 Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat penyerahan dilakukan;
3.3 Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar atas penyerahan Minyak Goreng Curah adalah dengan menggunakan Kode Transaksi 07 dipersamakan dengan penyerahan yang PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN;
3.4 Faktur Pajak yang diterbitkan harus dibubuhi cap "PPN DIBAYAR PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 188/PMK.011/2007".
4. Ketentuan dan tata cara pelaporan Faktur Pajak pada SPT Masa PPN atas penyerahan Minyak Goreng Curah oleh PKP adalah sebagai berikut :
4.1  PKP melaporkan Faktur Pajak Standar atas penyerahan Minyak Goreng Curah pada SPT Masa PPN sesuai dengan tata cara pelaporan untuk Kode Transaksi 07;
4.2  PKP wajib melaporkan Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan Minyak Goreng Curah pada SPT Masa PPN Formulir 1107 A, butir III (Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana) dengan mengisi nilai harga jual pada kolom DPP dan PPN yang terutang pada kolom PPN (Rupiah) tidak perlu diisi;
4.3  PKP wajib membuat daftar rincian Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan Minyak Goreng Curah dengan menggunakan format laporan sebagaimana ditetapkan;
4.4  PKP wajib melaporkan daftar rincian sebagaimana dimaksud pada butir 4.3 sebagai lampiran kelengkapan SPT Masa PPN;
4.5   Daftar rincian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 4.3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN.
5. PPN yang dibayar oleh PKP atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan dan/atau menyerahkan Minyak Goreng Curah merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.  PPN yang dibayar oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak dapat dikreditkan.
7. Dalam hal SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP menunjukkan lebih bayar maka atas PPN lebih bayar tersebut dapat dimintakan pengembalian oleh PKP. Tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
8.  Untuk kepentingan perhitungan dan pengawasan pelaksanaan PPN yang dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Curah oleh PKP dan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap PKP maka diminta :
8.1 Kepala KPP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  1. Mengawasi pelaporan SPT Masa PPN dan daftar rincian PPN yang dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Curah;
  2. Membuat daftar rincian PKP sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), dengan membagi dalam dua kelompok yakni kelompok produsen/pabrikan dan distributor/pengecer Minyak Goreng Curah;
  3. Mengkompilasi daftar rincian PPN yang dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Curah dan mengirimkan laporan hasil kompilasi kepada Kepala Kantor Wilayah DJP masing-masing paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan format laporan pada lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  4. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN oleh PKP paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu kewajiban penyampaian kelengkapan dokumen berakhir kecuali atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh PKP Kriteria Tertentu diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
8.2  Kepala Kantor Wilayah DJP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  1. Mengawasi dan mengkoordinir KPP pada wilayah kerja masing-masing dalam pelaksanaan PPN dibayar Pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Curah;
  2. Mengkompilasi laporan dari KPP dan mengirimkan laporan kompilasi kepada Direktur Jenderal Pajak u/p Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan dengan tembusan ke Direktur Peraturan Perpajakan I paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan format laporan pada lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
8.3 Laporan kompilasi sebagaimana tersebut pada butir 8.2 huruf b agar disampaikan tepat waktu mengingat data tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan DJP untuk mengajukan tagihan atas PPN yang dibayar oleh pemerintah.
  
      
   
    
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-sebaiknya.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2007
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098


Tembusan :
  1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan ;
  2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
  3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
  4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kategori

Contact Us

Support: Mon - Fri : 08.00 - 17.00
Phone : 021 32944475
SMS : 089683343199
layanan@pojokpajak.com

Follow Us

Subscribe Update