Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 11/PJ.31/2003
11 Juli 2003
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 11/PJ.31/2003
TENTANG
PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/KMK.03/2003 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG
ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
NOMOR SE - 11/PJ.31/2003
TENTANG
PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/KMK.03/2003 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG
ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah
ditetapkannya
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003
tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000
tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan
Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak
Penghasilan, dengan ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan
dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut :
- Interwader East Asia Pacific Shorebird Study Programme yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 telah ditetapkan sebagai salah satu organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan, dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 telah resmi berubah nama menjadi Wetland International-Indonesia Programme dan tetap memenuhi persyaratan sebagai non Subjek Pajak Penghasilan.
- The Royal Nederlands Tuberculosis Association, Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose (KNCV) dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 telah ditetapkan sebagai organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan.
- Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2003.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya serta disebarluaskan di wilayah kerja masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO