Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 02/PJ.7/1998
NOMOR SE - 02/PJ.7/1998
TENTANG
KEBIJAKSANAAN DAN RENCANA PEMERIKSAAN TAHUN 1998 (SERI PEMERIKSAAN 02-98)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka membantu pengamanan penerimaan pajak tahun anggaran 1998/1999, terlebih lagi dengan adanya krisis moneter, serta untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak, maka Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1998 ditentukan sebagai berikut :
-
Kebijaksanaan Pemeriksaan
- Umum
1.1 Pemeriksaan tetap dititikberatkan pada jenis pemeriksaan : - Pemeriksaan Rutin yang berkaitan dengan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan Lebih Bayar;
- Pemeriksaan Khusus;
- Pemeriksaan Keterkaitan.
1.2 Pemeriksaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) yang akan diterbitkan oleh : - Direktur Pemeriksaan Pajak untuk Pemeriksaan Lengkap;
- Kepala Kantor Wilayah DJP untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
1.3 Pada prinsipnya setiap pemeriksaan pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor.
1.4 Seperti halnya dengan Kebijaksanaan Pemeriksaan tahun 1997, pelaksanaan pemeriksaan tahun pajak 1997 untuk jenis Pemeriksaan Keterkaitan dan Pemeriksaan Khusus (termasuk Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasinya) yang mulai dilaksanakan dalam tahun 1998 harus sekaligus mencakup pemeriksaan tahun berjalan 1998, kecuali untuk pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan Gabungan DJP-BPKP, dengan ketentuan sebagai berikut : - Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) tahun berjalan 1998 diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPPP tahun pajak 1997;
- Periode/masa pajak yang diperiksa untuk tahun berjalan 1998 adalah meliputi periode/masa Januari 1998 (awal tahun pajak 1998) sampai dengan bulan terakhir sebelum diterbitkannya SPPP tahun berjalan;
- SPPP tahun berjalan 1998 harus sudah diterbitkan paling lambat dua bulan sebelum akhir tahun pajak 1998;
- Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan tahun berjalan 1998 adalah satu bulan sejak pemeriksaan dilaksanakan;
- Seluruh pemeriksaan tahun berjalan 1998 harus sudah diselesaikan paling lambat satu bulan sebelum akhir tahun pajak 1998.
1.5 Apabila Wajib Pajak untuk tahun pajak 1997 dilakukan pemeriksaan dan ternyata SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 1996 menyatakan rugi, maka pemeriksaan tahun pajak 1997 harus dilaksanakan sekaligus dengan pemeriksaan tahun pajak 1996 oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan tahun pajak 1996 tersebut diperlakukan sebagai Pemeriksaan Rutin sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Kantor Wilayah DJP atau Direktorat Pemeriksaan Pajak, namun cukup memberitahukan kepada : - Kepala Kantor Wilayah DJP dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Karikpa atau KPP;
- Direktur Pemeriksaan Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP atau Tim Pemeriksaan Gabungan DJP-BPKP Tingkat Wilayah (TPW).
dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Perluasan Pemeriksaan sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran 1).
1.6 Perlakuan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Tahun Pajak 1996 yang menyatakan rugi sebagai Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada butir 1.5 tidak berlaku apabila pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Tahun Pajak 1997 adalah Pemeriksaan Khusus. Dalam hal demikian, pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Tahun Pajak 1996 dimaksud diperlakukan juga sebagai Pemeriksaan Khusus.
1.7 Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Domisili, kecuali apabila Wajib Pajak Lokasi dimaksud sesuai dengan ketentuan harus dilakukan pemeriksaan, misalnya : SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang menyatakan Lebih Bayar, pemeriksaan untuk menentukan daerah terpencil, pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pemusatan pembayaran/penyetoran PPh Pasal 21 dan atau PPN.
1.8 Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi untuk Wajib Pajak Bank harus dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Domisili di Kantor Pusat Wajib Pajak Bank yang bersangkutan, kecuali atas pertimbangan Kepala Kantor Wilayah DJP atau Direktur Pemeriksaan Pajak pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi dimaksud harus dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Lokasi yang terkait.
1.9 Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 1.8. diatur sebagai berikut : - Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) harus mencakup hasil pemeriksaan terhadap seluruh cabang;
- Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi yang seluruhnya dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Domisili, Laporan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada butir a dikirim kepada masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Lokasi yang terkait :
-
Nota Penghitungan
Pajak (NPP) untuk seluruh jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib
Pajak Bank dibuat oleh :
- Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Domisili untuk seluruh jenis pajak yang terhutang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Domisili.
- Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Lokasi untuk seluruh jenis pajak yang terhutang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Domisili.
1.10 Pemeriksaan harus difokuskan kepada pos penjualan dan pos-pos lain sebagai hasil analisis pada tahap persiapan pemeriksaan.
1.11 Jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Lengkap yang semula 3 (tiga) bulan diubah menjadi 2 (dua) bulan dan mulai berlaku untuk SPPP yang diterbitkan sesudah tanggal Surat Edaran ini.
1.12 Apabila pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir 1.11, maka 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atau Direktur Pemeriksaan Pajak sebagai atasannya dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Perpajangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran 2). Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 2 (dua) bulan.
1.13 Dalam hal pemeriksaan tidak dapat juga diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan, maka selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atau Direktur Pemeriksaan Pajak sebagai atasannya dengan menggunakan formulir Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan sesuai dengan contoh formulir terlampir (Lampiran 3) dan disertai dengan Laporan Kemajuan Pemeriksaan. Permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dapat diajukan 2 (dua) kali masing-masing dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 2 (dua) bulan.
1.14 Persetujuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1.13 dibuat dengan menggunakan formulir Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan sesuai dengan contoh formulir terlampir (Lampiran 4).
-
Pemeriksaan Rutin
2.1 Cakupan pemeriksaan rutin terdiri dari : - SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang sebelum dilakukan proses editing menyatakan Lebih Bayar;
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto;
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan adanya kompensasi kerugian;
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/badan yang menyatakan rugi sebagaimana dimaksud pada butir 1.5;
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Data Prioritas;
- Likuidasi, penggabungan, pemekaran dan pengambil alihan usaha;
- Kerjasama Operasi (KSO) dan sejenisnya.
2.2
- Umum