Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 02/PJ/2009

14 Januari 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 02/PJ/2009

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-03/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Minyak Goreng Sawit adalah :
   1. Minyak Goreng Sawit Curah;
   2. Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dengan merek MINYAKITA.
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah produsen atau distributor atau agen atau pedagang pengecer yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang melakukan penyerahan Minyak Goreng Sawit.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan Minyak Goreng Sawit oleh PKP ditanggung oleh pemerintah.
4. Ketentuan dan tata cara pengisian Faktur Pajak atas penyerahan Minyak Goreng Sawit oleh PKP adalah sebagai berikut :

   4.1.	PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak atas setiap penyerahan Minyak Goreng Sawit;
   4.2.	Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat penyerahan dilakukan;
   4.3.	Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar atas penyerahan Minyak Goreng Sawit adalah dengan menggunakan Kode Transaksi 07 dipersamakan dengan penyerahan yang PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN;
   4.4.	Faktur Pajak yang diterbitkan harus dibubuhi cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 231/PMK.011/2008" untuk penyerahan Minyak Goreng Sawit.

5. Ketentuan dan tata cara pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN atas penyerahan Minyak Goreng Sawit oleh PKP adalah sebagai berikut :

   5.1.	PKP melaporkan Faktur Pajak Standar atas penyerahan Minyak Goreng Sawit dalam SPT Masa PPN sesuai dengan tata cara pelaporan untuk Kode Transaksi 07;
   5.2.	PKP wajib melaporkan Faktur Pajak sederhana atas penyerahan Minyak Goreng Sawit dalam SPT Masa PPN Formulir 1107A pada butir lll (Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana) dengan mengisi nilai harga jual pada kolom DPP dan PPN yang terutang pada kolom PPN (Rupiah) tidak perlu diisi;
   5.3.	PKP wajib membuat daftar rincian Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan Minyak Goreng Sawit dengan menggunakan format laporan sebagaimana ditetapkan;
   5.4.	PKP wajib melaporkan daftar rincian sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 sebagai lampiran kelengkapan SPT Masa PPN;
   5.5.	Daftar rincian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN.

6. PPN yang dibayar oleh PKP atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan dan/atau menyerahkan Minyak Goreng Sawit merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. PPN yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak dapat dikreditkan.
8. Dalam hal SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP menunjukkan lebih bayar maka atas PPN lebih bayar tersebut dapat dimintakan pengembalian oleh PKP. Tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
9. Untuk kepentingan perhitungan dan pengawasan pelaksanaan PPN yang ditanggung oleh pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Sawit oleh PKP dan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap PKP maka diminta :

   9.1.	Kepala KPP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengawasi pelaporan SPT Masa PPN dan daftar rincian PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Sawit; Membuat daftar rincian PKP sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), dengan membagi dalam dua kelompok yakni kelompok produsen/pabrikan dan distributor/pengecer Minyak Goreng Sawit; Mengkompilasi daftar rincian PPN yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Sawit dan mengirimkan ke Kepala Kantor Wilayah DJP masing-masing paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan format laporan pada lampiran l Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini; Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN oleh PKP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
   9.2.	Kepala Kantor Wilayah DJP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengawasi dan mengkoordinir KPP pada wilayah kerja masing-masing dalam pelaksanaan PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Sawit; Mengkompilasi laporan dari KPP dan mengirimkan laporan kompilasi kepada Direktur Jenderal Pajak u/p Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan format laporan pada lampiran ll Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
   9.3.	Laporan Kompilasi sebagaimana tersebut pada butir 9.2 huruf b agar disampaikan tepat waktu mengingat data tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan DJP untuk mengajukan tagihan atas PPN yang ditanggung pemerintah.

Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka penegasan yang diberikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-5/PJ/2008 tanggal 06 Februari 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-sebaiknya.






Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan ;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.