Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

		MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

a.	bahwa dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan
	dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 telah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil
	Tembakau Tahun Anggaran 2008;

b.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
	1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
	Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi,
	kabupaten, dan kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu
	menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau
	Tahun Anggaran 2008;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
	4355);

4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
	Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
	Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778 );

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4575);

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan
	Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan:

1.	Hasil Rapat Kerja pada tanggal 20 September sampai dengan 8 Oktober 2007 antara
	Pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja ke Daerah Panitia Anggaran DPR-RI dalam
	rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2008 beserta
	nota keuangannya;

2.	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/826/K/2008 tanggal 11
	Februari 2008 tentang Penetapan Perkiraan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau yang
	dibagikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara TA 2008;

3.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 tanggal 18 Desember 2007 tentang
	Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Bagian Provinsi dan
	Kabupaten/Kota Tahun 2008;

4.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2007 tanggal 3 Desember 2007
	tentang Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah
	Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah TA 2008;

5.	Surat Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 1/KFP/2008 tanggal 2 Januari 2008
	tentang Penetapan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau bagi Pemerintah Provinsi,
	Kabupaten/Kota se Provinsi DI Yogyakarta TA 2008;

6.	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007
	tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur
	dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA 2008;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA ALOKASI CUKAI HASIL
			TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2008.

			Pasal 1

Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan kepada daerah
provinsi, kabupaten, dan, kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
adalah bagian dari Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian Tahun Anggaran
2008.

			Pasal 2

(1)	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan kepada
	daerah penghasil cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000.- (dua
	ratus miliar rupiah), terdiri dari:

	a.	provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.426.990.000
		(satu miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh
		ribu rupiah);

	b.	provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 9.477.790.000
		(sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh
		ribu rupiah);

	c.	provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 52.195.765.000
		(lima puluh dua miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh
		lima ribu rupiah);

	d.	provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar
		Rp. 1.049.600.000 (satu miliar empat puluh sembilan juta enam ratus ribu
		rupiah); dan

	e.	provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 135.849.855.000
		(seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta
		delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(2)	Besarnya Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 untuk
	masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan pembagian yang
	ditetapkan oleh gubernur.

(3)	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 untuk masing-masing
	daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri
	Keuangan ini.

			Pasal 3

Dana Alokasi Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.

			Pasal 4

Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan kepada daerah
penghasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk
melaksanakan penugasan dari Pemerintah sekurang-kurangnya untuk:

a.	mengurangi cukai palsu (cukai ilegal);

b.	sosialisasi peraturan di bidang cukai;

c.	pemetaan industri rokok.

			Pasal 5

Ketentuan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan tersendiri.

			Pasal 6

(1)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktur Jenderal Perimbangan
	Keuangan menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Cukai
	Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008.

(2)	DIPA Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada
	Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan.

(3)	Berdasarkan pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur
	Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

(4)	SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal
	Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(5)	Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal
	Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
	Dana (SP2D).

(6)	Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan
	perundang-undangan.

			Pasal 7

(1)	Penyaluran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 dilakukan
	dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas
	Umum Daerah.

(2)	Penyaluran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan
	secara triwulanan.

(3)	Penyaluran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
	untuk triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 1/3
	(satu per tiga) dari penetapan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 2.

(4)	Penyaluran Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
	untuk triwulan keempat adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi definitif
	dengan jumlah dana yang telah disalurkan selama triwulan pertama sampai dengan
	triwulan ketiga berdasarkan penetapan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

			Pasal 8

Penetapan alokasi definitif Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

			Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	24 April 2008

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati