Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.01/1998
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 485/KMK.01/1998
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL
TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON
KENDARAAN BERMOTOR (STKB) DAN PRODUK TERMINAL UNTUK INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 485/KMK.01/1998
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL
TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON
KENDARAAN BERMOTOR (STKB) DAN PRODUK TERMINAL UNTUK INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka
mendorong perkembangan industri telekomunikasi di dalam negeri,
dipandang perlu membrikan pembebasan bea masuk atas impor bahan
baku/komponen untuk pembuatan jaringan Sambungan Telepon Digital
Indonesia (STDI), Sambungan Telepon Kendaraan Bermotor (STKB) dan
produk terminal untuk Industri Telekomunikasi;
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M tahun 1998;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarip Bea Masuk Atas Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/KMK.01/1998;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL TELEPON DIGITAL (STDI),
PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON KENDARAAN BERMOTOR (STKB), DAN
PRODUK TERMINAL UNTUK INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.
Pasal 1
Atas impor bahan
baku/komponen untuk pembuatan Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI),
peralatan jaringan Sambungan Telepon Kendaraan Bermotor (STKB), dan
produk terminal untuk industri telekomunikasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan pembebasan bea masuk sehingga
tarip akhir bea masuknya menjadi 0% (nol persen).
Pasal 2
Direktur Jenderal Bea
dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, dengan berpedoman kepada Daftar dan Spesifikasi barang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku selama 12 (dua belas) terhitung sejak tanggal 2 September 1998.
Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 1998
Menteri Keuangan
ttd.
Bambang Subianto