Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.06/2001

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka globalisasi dunia usaha dan pentingnya peran akuntan dalam pembangunan nasional terutama di era keterbukaan yang menuntut peningkatan transparansi, akuntabilitas dan mutu informasi dalam bidang keuangan diperlukan pengurusan yang lebih jelas tentang akuntan publik dalam suatu undang-undang;
2. bahwa untuk mempersiapkan rancangan undang-undang dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Akuntan Publik dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden R.I Nomor 234/M TAHUN 2000;
2. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/KMK.01/2000 tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Keuangan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor Kep-405/MK/6/4/1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK.

PERTAMA :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Akuntan Publik (Selanjutnya disebut Tim) yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

TIM PENGARAH :

TIM PELAKSANA :

KEDUA :

1. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;
2. Melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-undang Akuntan Publik.

KETIGA :

1. Menyusun konsep Rancangan Akademik Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;
2. Merumuskan dan menyusun draft awal Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;
3. Merumuskan dan menyusun Usulan Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;
4. Melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-undang Akuntan Publik;

KEEMPAT :

Tim Pelaksana dibantu oleh Tim Sekretariat yang susunan keanggotaannya akan ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

KELIMA :

Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

KEENAM :

Apabila terdapat mutasi/penggantian Wakil Ketua dan Anggota Tim Pengarah maupun Ketua dan Anggota Tim Pelaksana, maka penunjukan/pengangkatan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.

KETUJUH :

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Tim ini dibebankan pada Bagian Anggaran 69 Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2001.

KEDELAPAN :

Masa kerja Tim berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak 2 Januari 2001.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2001.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Keuangan;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Jakarta;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

ttd.