Menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 maka terbitlah beberapa Peraturan Pelaksanaannya yang berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan Pelaksanaan ini merupakan amanat dari beberapa Pasal di Undang-Undang KUP.
Berikut adalah Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007
NO. | NOMOR PERATURAN | KETERANGAN | PASAL KUP |
1. | PP NOMOR 80 TAHUN 2007 | TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 | 48 |
2. | PMK NOMOR 181/PMK.03/2007 | TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN, PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN | 3 (1 b), (2), (4), (5), (6), 6 (2) |
3. | PMK NOMOR 182/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA | 3 (3b) |
4. | PMK NOMOR 183/PMK.03/2007 | TENTANG WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN | 3 (8) |
5. | PMK NOMOR 184/PMK.03/2007 | TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN- TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK | 3 (3c), 9 (1), (4), 10 (1), (1a), (2) |
6. | PMK NOMOR 185/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN | 4 (5) |
7. | PMK NOMOR 186/PMK.03/2007 | TENTANG WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN | 7 (2) |
8. | PMK NOMOR 187/PMK.03/2007 | TENTANG JANGKA WAKTU PELUNASAN SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, SERTA SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, YANG MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH BAG[ WAJIB PAJAK USAHA KECIL DAN WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU | 9 (3a) |
9. | PMK NOMOR 188/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | 11 (4) |
10. | PMK NOMOR 189/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK | 14 (6) |
11. | PMK NOMOR 190/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG | 17 (2) |
12. | PMK NOMOR 191/PMK.03/2007 | TENTANG PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN | 17B (1a) |
13. | PMK NOMOR 192/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | 17C (7) |
14. | PMK NOMOR 193/PMK.03/2007 | TENTANG BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK | 17D |
15. | PMK NOMOR 194/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN | 25 (5), 26A |
16. | PMK NOMOR 195/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA | 11 (3), 17B (3), 27A 28 (8) |
17. | PMK NOMOR 196/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN | |
18. | PMK NOMOR 197/PMK.03/2007 | TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | 28 (12) |
19. | PMK NOMOR 198/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN | 30 (2) |
20. | PMK NOMOR 199/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK | 31 (1) |
21. | PMK NOMOR 201/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN | 35 (3) |
22. | PMK NOMOR 202/PMK.03/2007 | TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN | 43A (4) |
23. | KMK NOMOR 510/KMK.03/2007 | TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PEJABAT LEMBAGA NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM BIDANG KEUANGAN NEGARA | 34 (2a) |
24. | PMK NOMOR 18/PMK.03/2008 | PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007 | 37A |
25. | PMK NOMOR 19/PMK.03/2008 | TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUN DANG-U N DANGAN PERPAJAKAN | 22 (4) PP 80 |
26. | PMK NOMOR 20/PMK.03/2008 | JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK | 2 (5) |
27. | PMK NOMOR 21/PMK.03/2008 | TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN | 36 (2) |
28. | PMK NOMOR 22/PMK.03/2008 | PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA | 32 (3a) UU 28 & 31 PP 80 |
29. | PMK NOMOR 23/PMK.03/2008 | TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK | 13 (6), 15 (5), 17a (2) UU 28 & 13 PP 80 |
30. | PMK NOMOR 24/PMK.03/2008 | TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS | 10 (9), 10A, 20 (1) UU 19 & 27 (10) pp 80 |
Leave a Reply